Geliat Artis di Bursa Pemilihan

GENDERANG perang Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2013-2018 resmi ditabuh. Setelah pada 10 November kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar mengantongi lima pasang nama calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang akan bertarung memperebutkan satu kursi kepemimpinan Jabar selama empat bulan ke depan. 

Sebut saja cagub dan cawagub dari jalur partai politik, ada pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (Paten). Selanjutnya Dede Yusuf-Lex Laksamana, Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar, terakhir ada Irianto MS Syafiuddin (Yance) dan Tatang Farhan Nurkahim. Sementara satu-satunya pasangan dari jalur non-partai adalah Dikdik Mulyana Arif Mansur-Cecep NS Toyib (Dikdik-Toyib).

Melihat dari para kandidat yang lolos, wajah-wajah artis masih mewarnai riuh rendahnya arus perpolitikan pemilihan. Sosok yang baru-baru ini hangat dan menjadi sorotan insan media adalah sang sutradara cum aktor senior, Deddy Mizwar. Sempat lama memberi jawaban di awal pinangan, tiba-tiba saja namanya muncul sebagai pendamping Aher.

Hal ini sangat menarik, tentunya publik masih ingat bagaimana di periode Pilgub sebelumnya, Aher maju sebagai cagub dan menggandeng Dede Yusuf sebagai cawagub. Kemenangan Pasangan “Hade” ini, tak lepas dari kuatnya pencitraan Dede Yusuf, bukan hanya sebagai tokoh yang mewakili kaum muda melainkan juga sebagai selebritas.

Kesuksesan ini, sepertinya menjadi sebuah rumusan bagi kandidat berikutnya. Apabila ingin menang dalam putaran pemilihan, menggaet artis adalah salah satu jalan logis mendongrak suara dan popularitas. Sehingga amatlah wajar, dalam pemilihan pemimpin, baik tingkat walikota/bupati, gubernur, maupun presiden, wajah artis kerap meramaikan bursa pemilihan. 

Tentunya strategi tersebut sah-sah saja. Sepanjang masih sejalur dengan koridor aturan. Namun yang menjadi pertanyaanya adalah ketika pasangan tersebut terpilih menjabat. Apakah mereka masih bisa mempertahankan keharmonisannya dalam memimpin? Sebagaimana yang ditunjukan mereka di masa kampanye. Bukan sebuah pemandangan yang baru, bilamana akhirnya pasangan yang terpilih tersebut ‘cerai’ di pertengahan jabatan. Alih-alih memperbaiki hubungan, yang terjadi adalah pencalonan diri di periode pemilu berikutnya. Seperti inikah kultur kebudayaan perpolitikan Indonesia yang ingin dibangun?

Perceraian di masa menjabat amat sangat mungkin terjadi. Semungkin seringnya fenomena perceraian artis-artis di Indonesia. Karena keberadaan mereka, seringkali hanya dimanfaatkan sesaat dalam momentum tertentu saja. Yaitu ketika pemilu. Setelah terpilih, seolah-olah mereka berjalan sendiri-sendiri. Hal inilah yang membuat mandegnya partai politik melahirkan kader yang benar-benar visioner dan programatik. Karena bila pemilu datang, jarang rasanya partai politik memberanikan diri memunculkan sosok yang dikader langsung oleh partainya. Baik menjadi pemimpin ataupun pendamping. Entah ini sebuah strategi atau bentuk laten dari kelemahan kaderisasi partai?

Tak Butuh Sekadar Pencitraan 

Hal yang menjadi sorotan publik lainnya adalah kultur tebar pesona para calon dalam meraih simpati masyarakat. Bukan sebuah rahasia, bila birokrat hanya mengelus-ngelus kaki rakyat sekali dalam lima tahun. Ini yang repot. Akankah masyarakat bisa sejahtera bila intrik yang digunakan seperti itu?

Ada-ada saja kelakuan para kompetitor dalam meraih simpatik masyarakat. Seperti membuka media center, turun ke jalan seolah-olah ikut merasakan penderitaan rakyat, atau menggunakan simbol-simbol kedaerahan sebagai perwujudan cinta kebudayaan tradisional. Akan tetapi setelah terpilih, mau bertemu dengan pemimpin saja, sulitnya setengah mati. Kiranya inilah hal penting yang harus segera dievaluasi. Adakah mereka berpikir ke arah itu?

Berbicara kepemimpinan Jawa Barat, bukan sebatas ketika kampanye saja. Sebab permasalahan yang dipertaruhkan adalah nyata dan terasa. Kesejahteraan tidak bisa dijual oleh popularitas. Masyarakat butuh realisasi, bukan dagelan pencitraan. (pnurullah)

*Bandung, 12 November 2012